BAB IV — GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA · BAB IV Bagian Kedua — Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana
Pasal 143
UU 1/2023 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.(2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.(3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan.(4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; ataub. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 143 UU 1/2023
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.