Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a;b. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a;c. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a;d. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a;e. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b;f. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b;g. Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b;h. Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b;i. Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c;j. Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c;k. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c;l. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 622 ayat (15) UU 1/2023
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 624 UU 1/2023 (mulai berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan; PDF hlm 228; disahkan 2 Januari 2023, hlm 229); tanggal berlaku 02-01-2026 adalah HITUNGAN, sama dengan Pasal IX UU 1/2026; Pasal VII UU 1/2026 (mengubah UU 1/2023, 55 angka); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 02-01-2026, Diubah dengan UU 1/2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.