Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

POJK 28/2025

Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Bagian Kedua Paragraf 1 — Umum
Bagian Kedua Paragraf 2 — Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Bagian Kedua Paragraf 3 — Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Bagian Kedua Paragraf 4 — Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Bagian Ketiga — Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Kebijakan Manajemen Risiko
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
Bagian Keempat — Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Bagian Keempat Paragraf 1 — Umum
Bagian Keempat Paragraf 2 — Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
Bagian Keempat Paragraf 3 — Sistem Informasi Manajemen Risiko
Bagian Kelima — Sistem Pengendalian Internal
Bagian Kelima Paragraf 1 — Umum
Bagian Kelima Paragraf 2 — Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko
Bagian Keenam — Sanksi Administratif
BAB III — ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Komite Manajemen Risiko
Bagian Ketiga — Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko
Bagian Keempat — Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko
Bagian Kelima — Sanksi Administratif
BAB IV — PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Sanksi Administratif
BAB V — PENILAIAN SENDIRI DAN PELAPORAN PROFIL RISIKO
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Sanksi Administratif
BAB VI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII — KETENTUAN PENUTUP