BAB III — ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO · BAB III Bagian Kesatu — Umum
Pasal 20
POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PPDP wajib membentuk:a. komite Manajemen Risiko; danb. satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko.(2) Kewajiban pembentukan komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:a. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dengan total ekuitas lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);b. lembaga penjamin dengan total aset lebih kecil dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); danc. dana pensiun pemberi kerja dengan total aset tersedia lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).(3) Perhitungan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan laporan keuangan tahunan PPDP yang telah diaudit oleh akuntan publik.(4) PPDP yang berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik mengalami peningkatan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia wajib melakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia yang baru paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.