BAB IV — PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA · BAB IV Bagian Kesatu — Umum
Pasal 26
POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PPDP wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PPDP.(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan PPDP maupun konsumen;c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; danf. transparansi informasi kepada konsumen.(3) Kegiatan usaha PPDP merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi kriteria:a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh PPDP; ataub. telah dilaksanakan sebelumnya oleh PPDP namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada PPDP.(4) Ketentuan mengenai pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.