BAB II — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO · BAB II Bagian Kedua — Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah · BAB II Bagian Kedua Paragraf 3 — Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Pasal 8
POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.(2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.(3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.