BAB II — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO · BAB II Bagian Ketiga — Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 2 — Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
Pasal 11
POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko PPDP.(2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; danc. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.(3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:a. limit secara keseluruhan;b. limit per jenis Risiko; danc. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.