BAB IV — PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA · BAB IV Bagian Kedua — Sanksi Administratif

Pasal 28

POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya; c. pembekuan kegiatan usaha; d. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau e. penurunan tingkat kesehatan. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (3) Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 28 POJK 28/2025

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH