BAB II — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO · BAB II Bagian Keenam — Sanksi Administratif
Pasal 18
POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan/atau Pasal 17 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;c. pembekuan kegiatan usaha;d. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/ataue. penurunan tingkat kesehatan.(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.(3) Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.