BAB II — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO · BAB II Bagian Kesatu — Umum

Pasal 5

POJK 28/2025 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk: a. Risiko Strategis; b. Risiko Operasional; c. Risiko Asuransi; d. Risiko Kredit; e. Risiko Pasar; f. Risiko Likuiditas; g. Risiko Hukum; h. Risiko Kepatuhan; dan i. Risiko Reputasi. (2) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 sampai dengan angka 7 wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk: a. Risiko Strategis; b. Risiko Operasional; c. Risiko Hukum; d. Risiko Kepatuhan; dan e. Risiko Reputasi. (3) Perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, dan perusahaan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk: a. Risiko Strategis; b. Risiko Operasional; c. Risiko Penjaminan; d. Risiko Kredit; e. Risiko Pasar; f. Risiko Likuiditas; g. Risiko Hukum; h. Risiko Kepatuhan; dan i. Risiko Reputasi. (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk: a. Risiko Strategis; b. Risiko Operasional; c. Risiko Kredit; d. Risiko Pasar; e. Risiko Likuiditas; f. Risiko Hukum; g. Risiko Kepatuhan; dan h. Risiko Reputasi. (5) PPDP yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk unit usaha syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 POJK 28/2025

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 40 POJK 28/2025: mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 (PDF hlm. 20); cocok dengan JDIH OJK (Berlaku Sejak 01-01-2026; diundangkan 24-11-2025) (mulai berlaku 1 Januari 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH