Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

POJK 12/POJK.01/2017

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Status regulasi

Dicabut ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 89 huruf a POJK 8/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 89 huruf a POJK 8/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 2 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8/2023

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN
BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Pertama Pengawasan Aktif Direksi
Bagian Kedua — Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
Bagian Ketiga — Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Umum
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Unit Kerja Khusus
Bagian Ketiga Paragraf 3 — Penugasan Pejabat
Bagian Ketiga Paragraf 4 — Tugas dan Wewenang
BAB IV — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Bagian Kedua — Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
Bagian Ketiga — Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi
Bagian Keempat — CDD Terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi
Bagian Kelima — CDD Sederhana
Bagian Keenam — Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
Bagian Ketujuh — Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha
Bagian Kedelapan — Pengkinian dan Pemantauan
Bagian Kesembilan — Cross Border Correspondent Banking
Bagian Kesepuluh — Transfer Dana
Bagian Kesebelas — Penatausahaan Dokumen
BAB V — PENGENDALIAN INTERN
BAB VI — PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI JARINGAN KANTOR DAN ANAK PERUSAHAAN
BAB VII — SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BAB VIII — SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN
BAB IX — PELAPORAN
BAB X — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI — SANKSI
BAB XII — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII — KETENTUAN PENUTUP