Status regulasi Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.
Cakupan dan naskah Sifat teks: resmi .
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — RUANG LINGKUP BAB III — TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME BAB IV — TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME BAB V — PENCEGAHAN Bagian Kesatu — Umum Bagian Kedua — Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Keuangan Bagian Ketiga — Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Bagian Ketiga Paragraf 1 — Pelaporan Bagian Ketiga Paragraf 2 — Pengawasan Kepatuhan Bagian Keempat — Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang Melalui Sistem Transfer atau Melalui Sistem Lainnya Bagian Keempat Paragraf 1 — Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang Melalui Sistem Transfer Bagian Keempat Paragraf 2 — Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang Melalui Sistem Lainnya Bagian Kelima — Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia BAB VI — PEMBLOKIRAN Bagian Kesatu — Umum Bagian Kedua — Keberatan Pemblokiran BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH Bagian Kesatu — Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Bagian Kedua — Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Bagian Ketiga — Keberatan Pemblokiran Bagian Keempat — Penghapusan Identitas Orang atau Korporasi dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Bagian Kelima — Pengecualian Pemblokiran Bagian Keenam — Penegahan terhadap Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain BAB VIII — PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN BAB IX — KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Bagian Kesatu — Umum Bagian Kedua — Permintaan Bantuan Pemblokiran Berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Negara Asing atau Yurisdiksi Asing BAB X — KETENTUAN PERALIHAN BAB XI — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP