BAB VI — PEMBLOKIRAN · BAB VI Bagian Kesatu — Umum

Pasal 23

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran. (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran. (3) Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi. (4) Permintaan PPATK atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan; b. identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir; c. alasan Pemblokiran; dan d. tempat Dana berada. (5) PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (7) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran kepada: a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan b. pihak yang diblokir, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran. (8) Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau instansi berwenang yang bersangkutan. (9) Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran demi hukum.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023