BAB VI — PEMBLOKIRAN · BAB VI Bagian Kesatu — Umum

Pasal 24

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

PJK atau instansi berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 24 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023