BAB VI — PEMBLOKIRAN · BAB VI Bagian Kedua — Keberatan Pemblokiran
Pasal 25
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran.(2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.(3) Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya Pemblokiran.(4) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; danb. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.(5) Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.(6) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 25 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH