BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH · BAB VII Bagian Kedua — Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Pasal 28
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah terkait dan LPP untuk selanjutnya disampaikan ke PJK dan instansi berwenang.(2) Penyampaian daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.(3) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).(4) PJK atau instansi berwenang membuat berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 28 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH