BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH · BAB VII Bagian Ketiga — Keberatan Pemblokiran
Pasal 29
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; danb. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.(3) Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera meminta PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran untuk mencabut Pemblokiran yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran.(4) Berita acara pencabutan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 29 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH