BAB IV — TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Pasal 10
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.(3) Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 10 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH