BAB V — PENCEGAHAN · BAB V Bagian Kelima — Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia

Pasal 21

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang terkait Pendanaan Terorisme.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023