BAB V — PENCEGAHAN · BAB V Bagian Ketiga — Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan · BAB V Bagian Ketiga Paragraf 2 — Pengawasan Kepatuhan

Pasal 17

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme menurut Undang-Undang ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 17 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023