BAB VIII — PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 40

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan. (2) Persyaratan sahnya pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah: a. tidak di bawah paksaan atau tekanan; b. tidak dipandu; dan c. didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal diperlukan didampingi juga oleh advokat. (3) Dalam hal pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli wajib didampingi pula oleh pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia. (4) Media audiovisual yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 40 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023