BAB III — TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Pasal 8

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi; b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang; c. pembubaran Korporasi; d. perampasan aset Korporasi untuk negara; e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau f. pengumuman putusan pengadilan. (6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023