BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH · BAB VII Bagian Keempat — Penghapusan Identitas Orang atau Korporasi dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Pasal 31
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris melampaui 6 (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(2) Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.(3) Identitas orang atau Korporasi wajib dihapuskan dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris apabila:a. permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak; ataub. pencantuman identitas orang atau Korporasi telah diperpanjang dan melampaui jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 31 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH