BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH · BAB VII Bagian Keempat — Penghapusan Identitas Orang atau Korporasi dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Pasal 32
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pencantuman identitasnya dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh penetapan tentang penghapusan identitasnya dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris.(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan yang memperkuat permohonan.(3) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta alasan yang diajukan pemohon.(4) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan hakim yang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).(5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang menghapuskan atau mempertahankan identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.(6) Pemohon atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).(7) Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 32 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH