BAB IX — KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME · BAB IX Bagian Kedua — Permintaan Bantuan Pemblokiran Berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Negara Asing atau Yurisdiksi Asing

Pasal 45

UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Jika syarat permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 telah terpenuhi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan permintaan bantuan Pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditetapkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 45 UU 9/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 4 dicabut oleh UU 1/2023