BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH · BAB VII Bagian Kelima — Pengecualian Pemblokiran
Pasal 34
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang meliputi:a. pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris beserta keluarganya dan tanggungannya;b. biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya;c. biaya pendidikan anak;d. biaya sewa untuk rumah tinggal;e. biaya hipotek;f. biaya premi asuransi;g. pembayaran pajak;h. biaya pelayanan publik;i. biaya terkait penyediaan jasa hukum;j. segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atauk. biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.(2) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang diblokir.(3) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(4) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak permohonan pengecualian, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 34 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH