BAB VII — DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH · BAB VII Bagian Keenam — Penegahan terhadap Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain
Pasal 35
UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) serta setiap perubahannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan penegahan.(2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa oleh orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).(3) Hasil penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dikuasai oleh negara.(4) Ketentuan mengenai Pemblokiran dalam Bab ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 35 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH