UU 9/2013 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Undang-Undang ini berlaku terhadap:a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ataub. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(2) Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:a. dilakukan oleh warga negara Indonesia;b. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;c. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;d. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;e. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia;f. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; ataug. dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 2 UU 9/2013
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 49; Pasal 622 ayat (1) huruf bb UU 1/2023; belum dikonfirmasi JDIH