Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

UU 31/1999

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023; UU 20/2001

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — TINDAK PIDANA KORUPSI
BAB III — TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BAB IV — PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
BAB V — PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII — KETENTUAN PENUTUP