BAB V — PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

UU 31/1999 — PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 41 UU 31/1999

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023; UU 20/2001

Pasal 11 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 13 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 2 ayat (1) dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 3 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 5 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 12A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 12B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 12C disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 26A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 37A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38C disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 43A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 43B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 10 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 11 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 12 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 37 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 5 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 6 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 7 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 8 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 9 diubah oleh UU 20/2001
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) diubah oleh UU 20/2001