BAB IV — PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 29

UU 31/1999 — PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 29 UU 31/1999

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023; UU 20/2001

Pasal 11 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 13 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 2 ayat (1) dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 3 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 5 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 12A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 12B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 12C disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 26A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 37A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38C disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 43A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 43B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 10 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 11 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 12 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 37 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 5 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 6 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 7 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 8 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 9 diubah oleh UU 20/2001
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) diubah oleh UU 20/2001