BAB IV — PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 39

UU 31/1999 — PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 39 UU 31/1999

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023; UU 20/2001

Pasal 11 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 13 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 2 ayat (1) dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 3 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 5 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 12A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 12B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 12C disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 26A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 37A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 38C disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 43A disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 43B disisipkan oleh UU 20/2001
Pasal 10 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 11 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 12 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 37 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 5 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 6 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 7 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 8 diubah oleh UU 20/2001
Pasal 9 diubah oleh UU 20/2001
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) diubah oleh UU 20/2001