Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal 12A

UU 31/1999 — PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 20/2001, Pasal I angka 3 (Pasal 12A).

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12A UU 31/1999

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 45 "mulai berlaku pada tanggal diundangkan"; LN 1999/140; tanda tangan Mensesneg dalam naskah tertulis "Disahkan … 16 Agustus 1999" (dikutip apa adanya); dicabut sebagian oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l UU 1/2023 mulai 02-01-2026; diubah UU 20/2001.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023; UU 20/2001