Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

PP 71/2019

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Pendaftaran Sistem Elektronik
Bagian Ketiga — Perangkat Keras
Bagian Keempat — Perangkat Lunak
Bagian Kelima — Tenaga Ahli
Bagian Keenam — Tata Kelola Sistem Elektronik
Bagian Ketujuh — Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Bagian Kedelapan — Uji Kelaikan Sistem Elektronik
Bagian Kesembilan — Pengawasan
BAB III — PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu — Agen Elektronik
Bagian Kedua — Kewajiban
BAB IV — PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Bagian Kesatu — Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Bagian Kedua — Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Bagian Ketiga — Persyaratan Transaksi Elektronik
BAB V — PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK
Bagian Kesatu — Sertifikat Elektronik
Bagian Kedua — Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Bagian Ketiga — Pengawasan
Bagian Keempat — Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Bagian Keempat Paragraf 1 — Umum
Bagian Keempat Paragraf 2 — Tanda Tangan Elektronik
Bagian Keempat Paragraf 3 — Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
Bagian Keempat Paragraf 4 — Segel Elektronik
Bagian Keempat Paragraf 5 — Penanda Waktu Elektronik
Bagian Keempat Paragraf 6 — Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat
Bagian Keempat Paragraf 7 — Autentikasi Situs Web
Bagian Keempat Paragraf 8 — Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik
BAB VI — LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN
BAB VII — PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
BAB VIII — PERAN PEMERINTAH
BAB IX — SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI — KETENTUAN PENUTUP