Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK · BAB III Bagian Kesatu — Agen Elektronik

Pasal 37

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna pada Agen Elektronik yang diselenggarakannya, meliputi paling sedikit informasi mengenai: a. identitas penyelenggara Agen Elektronik; b. objek yang ditransaksikan; c. kelayakan atau keamanan Agen Elektronik; d. tata cara penggunaan perangkat; e. syarat kontrak; f. prosedur mencapai kesepakatan; g. jaminan privasi dan/atau pelindungan Data Pribadi; dan h. nomor telepon pusat pengaduan. (2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memuat atau menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak pengguna pada Agen Elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan karakteristik Agen Elektronik yang digunakannya. (3) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitas untuk: a. melakukan koreksi; b. membatalkan perintah; c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi; d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran Kontrak Elektronik atau iklan; f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; dan/atau g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi. (4) Penyelenggara Agen Elektronik harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 37 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 26

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH