BAB VI — LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN

Pasal 75

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses Sertifikasi Keandalan. (2) Proses Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta Sistem Elektroniknya. (3) Informasi yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang: a. memuat identitas Pelaku Usaha; b. memuat kebijakan dan prosedur pelindungan privasi; c. memuat kebijakan dan prosedur pengamanan sistem; dan d. memuat pernyataan jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 75 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 49

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH