BAB V — PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK · BAB V Bagian Keempat — Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik · BAB V Bagian Keempat Paragraf 7 — Autentikasi Situs Web

Pasal 71

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang menyediakan layanan autentikasi situs web harus memiliki metode yang andal yang mampu mengidentifikasi Orang atau Badan Usaha yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan situs web yang menggunakan layanan autentikasi situs web. (2) Autentikasi situs web bertujuan untuk menjamin kepercayaan dalam bertransaksi secara elektronik melalui situs web. (3) Autentikasi situs web tersertifikasi harus menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. (4) Informasi yang harus dimuat pada Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk autentikasi situs web meliputi namun tidak terbatas pada: a. nama Orang, Badan Usaha, atau Instansi penyelenggara situs web; b. alamat Orang, Badan Usaha, atau Instansi paling sedikit menjelaskan kota domisili Orang, Badan Usaha, atau Instansi beroperasi; c. Nama Domain yang dioperasikan oleh penyelenggara situs web; d. masa berlaku Sertifikat Elektronik; e. identitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang menerbitkan Sertifikat Elektronik; dan f. nomor Sertifikat Elektronik. (5) Autentikasi situs web tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai autentikasi situs web tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 71 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 46

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH