BAB II — PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK · BAB II Bagian Keenam — Tata Kelola Sistem Elektronik
Pasal 18
PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pemilik Data Pribadi;b. fitur penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang memungkinkan pemilik Data Pribadi melakukan penghapusan Data Pribadinya; danc. pendataan atas permintaan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.(4) Ketentuan mengenai mekanisme penghapusan dalam sektor tertentu dapat dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.