BAB III — PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK · BAB III Bagian Kedua — Kewajiban
Pasal 40
PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib:a. melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik yang melakukan Transaksi Elektronik;b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi terjadi pencurian data;c. memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak Akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik;d. menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;e. memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan pelindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki Akses terhadap data tersebut;f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik secara berkesinambungan; dang. memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik.(2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh konsumen.
Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.