BAB IV — PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK · BAB IV Bagian Kesatu — Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Pasal 41

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. (2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh: a. Instansi; b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi; c. antar-Instansi; d. antar-institusi yang ditunjuk; e. antara Instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan f. antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik: a. antar-Pelaku Usaha; b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan c. antarpribadi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 41 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 30

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH