PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b melaksanakan pengelolaan Nama Domain Indonesia tingkat kedua dan Nama Domain Indonesia tingkat turunan.(2) Registrar Nama Domain terdiri atas:a. Registrar Nama Domain Instansi; danb. Registrar Nama Domain selain Instansi.(3) Registrar Nama Domain Instansi melaksanakan pendaftaran Nama Domain Indonesia tingkat kedua dan Nama Domain Indonesia tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.(4) Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.(5) Untuk kepentingan militer, Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan.(6) Registrar Nama Domain selain Instansi melakukan pendaftaran Nama Domain Indonesia tingkat kedua untuk pengguna komersial dan nonkomersial.(7) Registrar Nama Domain selain Instansi wajib terdaftar pada Menteri.
Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.