PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:a. penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber;b. pengaturan standar keamanan informasi;c. pengaturan penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital;d. pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik;e. pengaturan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik;f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital;g. pembinaan dan pengawasan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik;h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik;i. penyelenggaraan pengamanan Informasi Elektronik;j. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi;k. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; danl. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan.(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.