BAB VI — LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN

Pasal 73

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus berdomisili di Indonesia. (3) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional. (4) Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi profesi: a. konsultan Teknologi Informasi; b. auditor Teknologi Informasi; dan c. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. (5) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Menteri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 73 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 48

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH