BAB V — PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK · BAB V Bagian Ketiga — Pengawasan

Pasal 56

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia; dan b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. (2) Pengawasan untuk penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengakuan; dan b. pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing diatur dalam Peraturan Menteri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 56 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 36

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH