Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK · BAB II Bagian Keenam — Tata Kelola Sistem Elektronik

Pasal 16

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan (right to erasure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas Data Pribadi yang: a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi; b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi; c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum; d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi. (2) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 16 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH