BAB V — PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK · BAB V Bagian Keempat — Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik · BAB V Bagian Keempat Paragraf 6 — Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat

Pasal 69

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi yang menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi wajib menjamin: a. integritas data yang ditransmisikan; b. Pengirim data dapat diidentifikasi; c. Penerima data dapat diidentifikasi; dan d. akurasi tanggal dan waktu pengiriman dan penerimaan data. (2) Layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. diselenggarakan oleh 1 (satu) atau lebih Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; b. dapat mengidentifikasi Pengirim dengan akurat; c. dapat mengidentifikasi alamat Penerima sebelum pengiriman data; d. pengiriman dan penerimaan data diamankan oleh Tanda Tangan Elektronik dan segel elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; e. perubahan data dalam proses pengiriman atau penerimaan data bisa diketahui oleh Pengirim dan Penerima; dan f. waktu dan tanggal pengiriman, penerimaan, dan perubahan data dapat ditampilkan dengan penanda waktu elektronik tersertifikasi. (3) Jika pengiriman data melibatkan 2 (dua) atau lebih Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia, semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang terlibat. (4) Layanan pengiriman elektronik tercatat tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengiriman elektronik tercatat diatur dengan Peraturan Menteri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 69 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 45

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH