Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK · BAB V Bagian Keempat — Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik · BAB V Bagian Keempat Paragraf 5 — Penanda Waktu Elektronik

Pasal 67

PP 71/2019 — PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Persyaratan penanda waktu elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan: a. mengikat tanggal dan waktu pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk mencegah kemungkinan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diubah tanpa terdeteksi; b. mengacu pada sumber waktu akurat yang berkaitan dengan waktu universal yang terkoordinasi; c. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan d. ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik atau segel elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia atau menggunakan metode yang setara. (2) Penanda waktu elektronik tersertifikasi harus memberikan: a. tanggal dan waktu secara akurat; dan b. integritas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan tanggal dan waktu tersebut. (3) Layanan penanda waktu elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanda waktu elektronik tersertifikasi diatur dengan Peraturan Menteri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 67 PP 71/2019

PDF naskah resmi, halaman 44

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 104 PP 71/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10-10-2019; gambar hlm. 62); Pasal 103 ayat (2): PP 82/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (gambar hlm. 61); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 04-10-2019, diundangkan dan berlaku 10-10-2019, LN 2019/185, TLN 6400; mencabut PP 82/2012; tidak tercatat diubah; uji materi belum tersedia

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH