Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

POJK 27/2024

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf a POJK 16/2025; Pasal I angka 1 POJK 23/2025; Pasal I angka 2 POJK 23/2025; Pasal I angka 5 POJK 23/2025; Pasal I angka 6 POJK 23/2025; Pasal I angka 7 POJK 23/2025; Pasal I angka 8 POJK 23/2025; Pasal I angka 12 POJK 23/2025; Pasal I angka 13 POJK 23/2025; Pasal I angka 14 POJK 23/2025; Pasal I angka 16 POJK 23/2025; Pasal I angka 18 POJK 23/2025; Pasal I angka 20 POJK 23/2025; Pasal I angka 22 POJK 23/2025; Pasal I angka 23 POJK 23/2025; Pasal I angka 25 POJK 23/2025; Pasal I angka 26 POJK 23/2025; Pasal I angka 27 POJK 23/2025; Pasal I angka 28 POJK 23/2025; Pasal I angka 29 POJK 23/2025; Pasal I angka 30 POJK 23/2025; Pasal I angka 32 POJK 23/2025; Pasal I angka 33 POJK 23/2025; Pasal I angka 34 POJK 23/2025; Pasal I angka 35 POJK 23/2025; Pasal I angka 36 POJK 23/2025; Pasal I angka 37 POJK 23/2025; Pasal I angka 39 POJK 23/2025; Pasal I angka 40 POJK 23/2025; Pasal I angka 41 POJK 23/2025; Pasal I angka 42 POJK 23/2025; Pasal I angka 43 POJK 23/2025; Pasal I angka 45 POJK 23/2025; Pasal I angka 46 POJK 23/2025; Pasal I angka 47 POJK 23/2025; Pasal I angka 48 POJK 23/2025; Pasal I angka 49 POJK 23/2025; Pasal I angka 50 POJK 23/2025; Pasal I angka 51 POJK 23/2025; Pasal I angka 52 POJK 23/2025; Pasal I angka 53 POJK 23/2025; Pasal I angka 54 POJK 23/2025; Pasal I angka 55 POJK 23/2025; Pasal I angka 56 POJK 23/2025; Pasal I angka 57 POJK 23/2025; Pasal I angka 58 POJK 23/2025; Pasal I angka 59 POJK 23/2025; Pasal I angka 60 POJK 23/2025; Pasal I angka 61 POJK 23/2025; Pasal I angka 62 POJK 23/2025; Pasal I angka 63 POJK 23/2025; Pasal I angka 64 POJK 23/2025; Pasal I angka 65 POJK 23/2025; Pasal I angka 66 POJK 23/2025; Pasal I angka 68 POJK 23/2025; Pasal I angka 70 POJK 23/2025; Pasal I angka 71 POJK 23/2025; Pasal I angka 72 POJK 23/2025; Pasal I angka 73 POJK 23/2025; Pasal I angka 74 POJK 23/2025; Pasal I angka 75 POJK 23/2025; Pasal I angka 76 POJK 23/2025; Pasal I angka 77 POJK 23/2025; Pasal I angka 78 POJK 23/2025; Pasal I angka 79 POJK 23/2025; Pasal I angka 80 POJK 23/2025; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan POJK 23/2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 23/2025

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — ASET KEUANGAN DIGITAL YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR ASET KEUANGAN DIGITAL
Bagian Kesatu — Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Kriteria Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Evaluasi Aset Keuangan Digital oleh Otoritas Jasa Keuangan
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Mekanisme Penghentian dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua — Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua Paragraf 1 — Kriteria Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua Paragraf 2 — Mekanisme Penetapan Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua Paragraf 3 — Pemberitahuan Perdagangan Aset Kripto oleh Pedagang
Bagian Kedua Paragraf 4 — Evaluasi Daftar Aset Kripto
Bagian Kedua Paragraf 5 — Evaluasi Aset Kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 6 — Mekanisme Penghentian dan Penyelesaian Perdagangan
Bagian Ketiga — Sanksi Administratif
BAB III — KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
Bagian Kesatu — Bursa
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Badan Hukum Bursa
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Persyaratan Bursa
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Organ Perusahaan
Bagian Kesatu Paragraf 4 — Tanggung Jawab, Tugas, dan Kewenangan Bursa
Bagian Kedua — Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
Bagian Kedua Paragraf 1 — Badan Hukum Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
Bagian Kedua Paragraf 2 — Persyaratan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
Bagian Kedua Paragraf 3 — Organ Perusahaan
Bagian Kedua Paragraf 4 — Tanggung Jawab, Tugas, dan Kewenangan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
Bagian Ketiga — Pengelola Tempat Penyimpanan
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Badan Hukum Pengelola Tempat Penyimpanan
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Persyaratan Pengelola Tempat Penyimpanan
Bagian Ketiga Paragraf 3 — Organ Perusahaan
Bagian Ketiga Paragraf 4 — Tugas dan Kewenangan Pengelola Tempat Penyimpanan
Bagian Ketiga Paragraf 5 — Tata Kelola Penyimpanan dan Pengamanan Aset Keuangan Digital
Bagian Keempat — Pedagang
Bagian Keempat Paragraf 1 — Badan Hukum Pedagang
Bagian Keempat Paragraf 2 — Persyaratan Pedagang
Bagian Keempat Paragraf 3 — Organ Perusahaan
Bagian Keempat Paragraf 4 — Kewajiban Pedagang
Bagian Keempat Paragraf 5 — Ruang Lingkup Kegiatan Pedagang
Bagian Kelima — Sanksi Administratif
BAB IV — PERIZINAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
Bagian Kesatu — Perizinan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua — Penghentian Kegiatan dan Pencabutan Izin Usaha
BAB V — PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAB VI — TATA KELOLA
Bagian Kesatu — Prinsip Tata Kelola pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua — Komitmen Pemegang saham
Bagian Ketiga — Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Bagian Ketiga Paragraf 3 — Larangan Direksi dan Dewan Komisaris
Bagian Keempat — Pengendalian Internal
Bagian Keempat Paragraf 1 — Penerapan Pengendalian Internal pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Keempat Paragraf 2 — Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal
Bagian Keempat Paragraf 3 — Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko
Bagian Kelima — Rencana Bisnis
Bagian Keenam — Benturan Kepentingan
Bagian Keenam Paragraf 1 — Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Ketujuh — Sanksi Administratif
BAB VII — PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
Bagian Kesatu — Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Penerimaan Calon Konsumen dan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Penempatan Dana dan Aset Keuangan Digital
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Transaksi Aset Keuangan Digital
Bagian Kesatu Paragraf 4 — Penarikan Aset Keuangan Digital dan Penarikan Dana
Bagian Kedua — Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan
Bagian Ketiga — Penerapan Prinsip Pengenalan dan Pemantauan Transaksi
Bagian Keempat — Larangan Penyalahgunaan Pasar dalam kegiatan perdagangan di Pasar Aset Keuangan Digital
Bagian Kelima — Penyelesaian Hak dan Kewajiban Konsumen
Bagian Keenam — Sanksi Administratif
BAB VIII — AKTIVITAS PENUNJANG
Bagian Kesatu — Penyedia Jasa Pembayaran
Bagian Kedua — Penyedia Jasa Fasilitasi Transaksi Aset Keuangan Digital
Bagian Ketiga — Sanksi Administratif
BAB IX — PELAPORAN
Bagian Kesatu — Pelaporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan
Bagian Kedua — Sanksi Administratif
BAB X — PENGAWASAN
Bagian Kesatu — Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Bagian Kedua — Sanksi Administratif
BAB XI — MEKANISME PERMOHONAN PERSETUJUAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
BAB XII — PELINDUNGAN DATA PRIBADI
Bagian Kesatu — Penerapan Pelindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
Bagian Kedua — Sanksi Administratif
BAB XIII — PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu — Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
Bagian Kedua — Pengungkapan Penyediaan Informasi terkait Aset Keuangan Digital
Bagian Ketiga — Komunikasi Pemasaran Produk dan/atau Layanan Aset Keuangan Digital
Bagian Keempat — Sanksi Administratif
BAB XIV — KOORDINASI
BAB XV — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVI — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII — KETENTUAN PENUTUP