Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL · BAB III Bagian Keempat — Pedagang · BAB III Bagian Keempat Paragraf 2 — Persyaratan Pedagang

Pasal 45

POJK 27/2024 — Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 23/2025, Pasal I angka 47 (Pasal 45).

(1) Pedagang yang mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Sumber dana modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari: a. kegiatan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; b. pinjaman; dan c. kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penambahan besaran permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pedagang dengan mempertimbangkan: a. dominasi pasar; b. jumlah Konsumen Aset Keuangan Digital; c. volume transaksi; dan d. keterkaitan dengan pelaku pasar lain yang dapat berdampak sistemik. (4) Selain persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri dari divisi informasi teknologi, divisi audit, divisi legal, divisi pengaduan Konsumen, divisi client support, serta divisi akuntansi dan keuangan; b. memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem dan sarana perdagangan daring yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital yang terhubung dengan Bursa serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; c. memiliki tata cara perdagangan yang paling sedikit memuat: 1. definisi dan istilah; 2. proses pendaftaran Konsumen; 3. pernyataan dan jaminan; 4. kewajiban dan tanggung jawab; 5. pengkinian data; 6. tata cara kegiatan transaksi, meliputi transaksi jual/beli, deposit, penarikan, pengiriman Aset Keuangan Digital ke Wallet lain, dan kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; 7. biaya transaksi dan batas penarikan dana; 8. keamanan transaksi; 9. layanan pengaduan Konsumen; 10. penyelesaian perselisihan Konsumen; 11. penerapan program APU, PPT, serta PPPSPM di sektor jasa keuangan; 12. penyampaian syarat dan ketentuan dalam hal Pedagang mengambil posisi untuk diri sendiri; dan 13. keadaan kahar; d. memiliki standar prosedur operasional yang paling sedikit mengatur: 1. pemasaran dan penerimaan Konsumen; 2. pelaksanaan transaksi; 3. pengendalian dan pengawasan internal; 4. penyelesaian perselisihan Konsumen; dan 5. penerapan program APU, PPT, serta PPPSPM di sektor jasa keuangan; e. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi certified information systems security professional; f. memiliki calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali yang wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan g. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. (5) Dalam hal Pedagang tidak memiliki pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, Pedagang dapat bekerja sama dengan: a. lembaga yang memiliki tenaga ahli; atau b. tenaga ahli, yang bersertifikasi certified information systems security professional. (6) Dalam hal Pedagang mengambil posisi untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 12, Pedagang wajib memenuhi ketentuan: a. berperan menjadi market maker atau liquidity provider dalam transaksi; b. memberikan prioritas kepada Konsumen dalam pengambilan posisi jual atau beli; c. menggunakan dana atau Aset Keuangan Digital milik Pedagang sendiri, menempatkan dana pada rekening terpisah Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta menempatkan Aset Keuangan Digital pada Pengelola Tempat Penyimpanan; d. dilarang menggunakan dana atau Aset Keuangan Digital milik Konsumen; e. menyampaikan mekanisme pengambilan posisi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta Konsumen; dan f. melakukan pencatatan tersendiri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 45 POJK 27/2024

PDF naskah resmi, halaman 34

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf a POJK 16/2025; Pasal I angka 1 POJK 23/2025; Pasal I angka 2 POJK 23/2025; Pasal I angka 5 POJK 23/2025; Pasal I angka 6 POJK 23/2025; Pasal I angka 7 POJK 23/2025; Pasal I angka 8 POJK 23/2025; Pasal I angka 12 POJK 23/2025; Pasal I angka 13 POJK 23/2025; Pasal I angka 14 POJK 23/2025; Pasal I angka 16 POJK 23/2025; Pasal I angka 18 POJK 23/2025; Pasal I angka 20 POJK 23/2025; Pasal I angka 22 POJK 23/2025; Pasal I angka 23 POJK 23/2025; Pasal I angka 25 POJK 23/2025; Pasal I angka 26 POJK 23/2025; Pasal I angka 27 POJK 23/2025; Pasal I angka 28 POJK 23/2025; Pasal I angka 29 POJK 23/2025; Pasal I angka 30 POJK 23/2025; Pasal I angka 32 POJK 23/2025; Pasal I angka 33 POJK 23/2025; Pasal I angka 34 POJK 23/2025; Pasal I angka 35 POJK 23/2025; Pasal I angka 36 POJK 23/2025; Pasal I angka 37 POJK 23/2025; Pasal I angka 39 POJK 23/2025; Pasal I angka 40 POJK 23/2025; Pasal I angka 41 POJK 23/2025; Pasal I angka 42 POJK 23/2025; Pasal I angka 43 POJK 23/2025; Pasal I angka 45 POJK 23/2025; Pasal I angka 46 POJK 23/2025; Pasal I angka 47 POJK 23/2025; Pasal I angka 48 POJK 23/2025; Pasal I angka 49 POJK 23/2025; Pasal I angka 50 POJK 23/2025; Pasal I angka 51 POJK 23/2025; Pasal I angka 52 POJK 23/2025; Pasal I angka 53 POJK 23/2025; Pasal I angka 54 POJK 23/2025; Pasal I angka 55 POJK 23/2025; Pasal I angka 56 POJK 23/2025; Pasal I angka 57 POJK 23/2025; Pasal I angka 58 POJK 23/2025; Pasal I angka 59 POJK 23/2025; Pasal I angka 60 POJK 23/2025; Pasal I angka 61 POJK 23/2025; Pasal I angka 62 POJK 23/2025; Pasal I angka 63 POJK 23/2025; Pasal I angka 64 POJK 23/2025; Pasal I angka 65 POJK 23/2025; Pasal I angka 66 POJK 23/2025; Pasal I angka 68 POJK 23/2025; Pasal I angka 70 POJK 23/2025; Pasal I angka 71 POJK 23/2025; Pasal I angka 72 POJK 23/2025; Pasal I angka 73 POJK 23/2025; Pasal I angka 74 POJK 23/2025; Pasal I angka 75 POJK 23/2025; Pasal I angka 76 POJK 23/2025; Pasal I angka 77 POJK 23/2025; Pasal I angka 78 POJK 23/2025; Pasal I angka 79 POJK 23/2025; Pasal I angka 80 POJK 23/2025; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan POJK 23/2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 23/2025

Status di JDIH