Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL · BAB III Bagian Kedua — Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian · BAB III Bagian Kedua Paragraf 4 — Tanggung Jawab, Tugas, dan Kewenangan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian

Pasal 34

POJK 27/2024 — Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 23/2025, Pasal I angka 40 (Pasal 34).

(1) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian melaksanakan tugas: a. menyediakan fasilitas sistem yang andal untuk penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital; b. melakukan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian berjalan secara teratur, lancar, serta penuh kehati-hatian; c. mengambil langkah untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dengan baik dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan; d. melaksanakan tanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; e. menyediakan sarana penerimaan dan penarikan dana secara real-time kepada Konsumen; f. memiliki perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran, dalam hal Pedagang memanfaatkan jasa pembayaran; g. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Pedagang dan Konsumen, dalam hal terjadi cidera janji; h. melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital; i. mengawasi dana Konsumen yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah dari Pedagang; j. mengawasi dana Konsumen dan Pedagang yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; k. memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam perdagangan Aset Keuangan Digital; l. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital; n. memiliki unit di bawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital; o. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital; dan p. mengetahui sumber dana atas penempatan dana Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM; (2) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian memiliki kewenangan: a. menerima atau menolak calon Anggota Kliring; b. menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Anggota Kliring yang besarannya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran; c. menetapkan substansi dan tata cara pelaporan bersama Bursa terkait dengan transaksi Aset Keuangan Digital, laporan keuangan, dan/atau laporan lain yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan yang wajib disampaikan oleh Pedagang; d. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan penyelesaian transaksi Aset Keuangan Digital pada Pedagang atau Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi; e. menerima data transaksi dari Pedagang secara real-time; f. menerima catatan dan/atau mengubah catatan atas kepemilikan Aset Keuangan Digital yang disimpan di tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan; g. melakukan penerimaan dana melalui saluran pembayaran yang disediakan oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian secara terintegrasi; h. menerima laporan transaksi perdagangan dari Bursa dan Pedagang secara real-time; i. memastikan kesesuaian nilai uang dan jumlah Aset Keuangan Digital, antara catatan transaksi dan kondisi riil yang tercatat pada rekening yang terpisah di bank umum dan jumlah Aset Keuangan Digital yang tersimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan; j. hanya menerima penjaminan penyelesaian atas transaksi Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital; k. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Pedagang; l. melakukan audit rutin atau khusus kepada Pedagang; dan m. mengenakan sanksi berupa tindakan pembatasan sementara, pembekuan, dan pencabutan keanggotaan Pedagang yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib memisahkan dana Konsumen dengan aset Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, termasuk pemisahan pembukuan dan pencatatan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 34 POJK 27/2024

PDF naskah resmi, halaman 22

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf a POJK 16/2025; Pasal I angka 1 POJK 23/2025; Pasal I angka 2 POJK 23/2025; Pasal I angka 5 POJK 23/2025; Pasal I angka 6 POJK 23/2025; Pasal I angka 7 POJK 23/2025; Pasal I angka 8 POJK 23/2025; Pasal I angka 12 POJK 23/2025; Pasal I angka 13 POJK 23/2025; Pasal I angka 14 POJK 23/2025; Pasal I angka 16 POJK 23/2025; Pasal I angka 18 POJK 23/2025; Pasal I angka 20 POJK 23/2025; Pasal I angka 22 POJK 23/2025; Pasal I angka 23 POJK 23/2025; Pasal I angka 25 POJK 23/2025; Pasal I angka 26 POJK 23/2025; Pasal I angka 27 POJK 23/2025; Pasal I angka 28 POJK 23/2025; Pasal I angka 29 POJK 23/2025; Pasal I angka 30 POJK 23/2025; Pasal I angka 32 POJK 23/2025; Pasal I angka 33 POJK 23/2025; Pasal I angka 34 POJK 23/2025; Pasal I angka 35 POJK 23/2025; Pasal I angka 36 POJK 23/2025; Pasal I angka 37 POJK 23/2025; Pasal I angka 39 POJK 23/2025; Pasal I angka 40 POJK 23/2025; Pasal I angka 41 POJK 23/2025; Pasal I angka 42 POJK 23/2025; Pasal I angka 43 POJK 23/2025; Pasal I angka 45 POJK 23/2025; Pasal I angka 46 POJK 23/2025; Pasal I angka 47 POJK 23/2025; Pasal I angka 48 POJK 23/2025; Pasal I angka 49 POJK 23/2025; Pasal I angka 50 POJK 23/2025; Pasal I angka 51 POJK 23/2025; Pasal I angka 52 POJK 23/2025; Pasal I angka 53 POJK 23/2025; Pasal I angka 54 POJK 23/2025; Pasal I angka 55 POJK 23/2025; Pasal I angka 56 POJK 23/2025; Pasal I angka 57 POJK 23/2025; Pasal I angka 58 POJK 23/2025; Pasal I angka 59 POJK 23/2025; Pasal I angka 60 POJK 23/2025; Pasal I angka 61 POJK 23/2025; Pasal I angka 62 POJK 23/2025; Pasal I angka 63 POJK 23/2025; Pasal I angka 64 POJK 23/2025; Pasal I angka 65 POJK 23/2025; Pasal I angka 66 POJK 23/2025; Pasal I angka 68 POJK 23/2025; Pasal I angka 70 POJK 23/2025; Pasal I angka 71 POJK 23/2025; Pasal I angka 72 POJK 23/2025; Pasal I angka 73 POJK 23/2025; Pasal I angka 74 POJK 23/2025; Pasal I angka 75 POJK 23/2025; Pasal I angka 76 POJK 23/2025; Pasal I angka 77 POJK 23/2025; Pasal I angka 78 POJK 23/2025; Pasal I angka 79 POJK 23/2025; Pasal I angka 80 POJK 23/2025; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan POJK 23/2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 23/2025

Status di JDIH